Menia, 24 Agustus 2023
Badan Anggaran DPRD memberi penekanan kepada Dinas PKKO untuk memperhatikan dengan cermat penganggaran belanja wajib mengikat sehingga tidak ada pos anggaran yang terlupakan atau mengalami kurang penganggaran karena hal ini akan memberi dampak serius bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengganggaran dan tujuan penganggaran dimaksud. Hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi semua Organisasi Perangkat Daerah.
Terhadap rencana pemerintah melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang adalah pos belanja yang tidak wajib mengikat untuk menalangi kekurangan penganggaran dimaksud, Anggota Banggar, Laurens Abiakto Ratu Wewo, S.Sos meminta pemerintah untuk menangguhkan niatan dimaksud untuk mencegah hal–hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pada aspek lain, Wakil Ketua I, Simon P. Dira Tome, S.Pd berpendapat bahwasanya Banggar berpeluang melakukan rasionalisasi terhadap anggaran perjalanan dinas pada setiap OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk menyikapi kondisi kekurangan dimaksud.
Terhadap plafon anggaran sementara Sekretariat, DPRD meminta TAPD memperhatikan tambahan dana bagi Program Kegiatan Sekretariat DPRD bagi honor PPK, pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan DPRD, komponen listrik serta pembiayaan pada masa pelantikan anggota dewan terpilih tahun depan.
Secara keseruhan pembahasan KUA-PPAS hari terakhir membahas anggaran sementara Dinas PKKO, Sekretariat DPRD, Dinas PUPR dan Badan Keuangan Daerah.
Add Comment