Menia, 27 September 2023
Agenda ke-3 dalam rangkaian Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD Perubahan TA. 2023 memberi ruang kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk menanggapi masukan dan permintaan penjelasan dari 5 fraksi (PDIP, Partai Demokrat, Gabungan Peduli Raihawu, Golkar, Nasdem di DPRD terkait mekanisme penerapan dan realisasi anggaran terkait pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan Masyarakat.
Wakil Bupati Sabu Raijua Johanis Uly Kale menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Bolou mencapai 11% dimana terjadi deviasi 11,43%. Untuk itu, pemerintah telah melakukan rapat bersama sebagai langkah percepatan dan hasil tindak lanjut adalah penyedia telah melakukan penambahan 25 orang tenaga kerja lokal dan 15 orang tenaga dari Pulau Jawa.
Sementara itu, progres pembangunan gedung perpustakaan daerah telah mencapai progress pekerjaan sampai 51,82% atau mengalami percepatan progres pekerjaan deviasi + (plus) 6,15% terhadap progres rencana jadwal pekerjaan yang berjalan sampai dengan minggu ke 24 ini sebesar 45,67% dan dengan dukungan material non lokal yang telah 99% on-site di lokasi pekerjaan. Pemerintah optimis dengan sisa waktu 24 minggu akan terselesaikan 100% dan tepat waktu.
Dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok di Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah berjanji akan segera menindaklanjuti dengan operasi pasar dan melakukan operasi pasar murah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Saat ini juga pemerintah sedang melakukan koordinasi untuk bermitra dengan Perum Bulog.
Upaya lain adalah melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua yaitu menjalin kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional untuk melakukan pembagian beras bantuan pangan sebanyak 761,85 ton. Beras tersebut diperuntukan bagi 12.980 kepala keluarga di 6 kecamatan. Masing–masing KK menerima 10 kg selama 6 bulan sampai dengan bulan November, juga pembagian ayam dan telur untuk keluarga rawan stunting untuk 3.490 KK selama 3 bulan, dengan total 10.470 ekor ayam dan 10.470 rak telur.
Menurut pemerintah, pengelolaan pabrik rumput laut dan pabrik air minum dalam kemasan sementara berada dalam proses pelelangan untuk memperoleh pengelola, sedangkan pemerintah masih berupaya untuk menemukan pihak ketiga yang berminat menangani pabrik air minum dalam kemasan.
Atensi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi penanganan bencana kekeringan maupun kebakaran dengan ketersediaan anggaran, selain itu, langkah antisipatif pemerintah adalah menyampaikan surat Bupati Sabu Raijua Nomor 360/99/BPBD-SR/IX/2023 perihal Himbauan Antisipasi Kebakaran dan Kekeringan, berisi penekanan untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar. OPD dihimbau untuk melakukan edukasi dan pemberlakukan sanksi sesuai himbauan Kapolda NTT.
Pemerintah menyatakan tetap menjalankan kebijakan dengan mengambil langkah untuk memanfaatkan dana cadangan pabrik karung dalam menyikapi kondisi defisit anggaran dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
Pemerintah juga mengungkapkan telah memberikan perhatian serius dalam penetapan anggaran kegiatan serta berupaya menghindari potensi SilPA diakhir tahun. Hal lainnya tentang urgensi tersebut akan dikoordinasikan pada saat melakukan harmonisasi di Kantor Wilayah Hukum dan HAM dan tahapan evaluasi di Badan Keuangan Provinsi NTT.
Pemerintah juga menerima saran untuk memperhatikan waktu penyampaian rancangan KUA dan PPAS, Rancangan RAPBD baik induk maupun perubahan di kesempatan mendatang.
Add Comment