Menia, 13 Agustus 2025
Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 secara berturut-turut, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan oleh Laurens A. Ratu Wewo, S.Sos. Ia menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan kontrak moral antara pemerintah dan rakyatnya. Fraksi menyoroti dua persoalan utama, yakni, minimnya pelibatan DPRD dalam proses awal penyusunan RPJMD, yang dinilai terkesan rutin dan hanya untuk memenuhi tuntutan undang-undang. Laurens menyebut bahwa alasan tersebut didasarkan pada proses Musrenbang yang dilakukan bersamaan dengan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 serta penyerahan dokumen H-7 batas penetapan menyulitkan DPRD untuk mempelajarinya secara mendalam serta menurut Fraksi, evaluasi RPJMD sebelumnya dianggap belum jelas, sehingga dikhawatirkan kegagalan masa lalu bisa terulang. Fraksi PKB juga menyoroti prioritas pembangunan lain, yaitu perlindungan petani dan nelayan, pendidikan dan kesehatan gratis, percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik), serta penguatan UMKM.
Selanjutnya, disampaikan Eklesia S. Nyola Ruti dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Rakyat menyoroti tingginya angka kemiskinan dan gini rasio di Sabu Raijua. Menurutnya, masalah tersebut adalah isu penting yang harus menjadi nilai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Fraksinya juga menyoroti ketimpangan infrastruktur wilayah, minimnya investasi dan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.
Kemudian, Fraksi Partai Golongan Karya, melalui Dominggus Uly Binu, S.Kep., Ns, meminta agar RPJMD memiliki arah pembangunan yang tegas dan berani. Mereka menolak RPJMD yang hanya mengulang pola lama dan menekankan bahwa dokumen tersebut harus menjadi alat transformasi, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pemerintah terkait, arah pembangunan utama dan dasar politik untuk 5 tahun kedepan, program unggulan lintas OPD, strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, rencana pembiayaan dan skenario fiskal yang realistis, mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan RPJMD dan indikator keberhasilan yang terukur.
Berikutnya, Karel O. Modjo Djami, S.Sos dari Fraksi PDI Perjuangan berharap dokumen RPJMD telah disusun dengan baik. Fraksi ini secara spesifik meminta penjelasan terkait proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2026-2030. Selain itu, Fraksi PDI-P juga menyoroti target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 65,90 yang dinilai jauh tertinggal dari IPM Provinsi NTT (69,14) serta target pengentasan kemiskinan.
Lalu, penyampaian berikut oleh Weldi Dogenes Ga Loni dari Fraksi Gabungan Demokrat-PAN meminta pemerintah agar visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD dapat benar-benar dijalankan. Visi dan misi yang sudah dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat tidak boleh hanya menjadi angan-angan atau janji belaka.
Pemandangan umum fraksi diakhiri oleh penyampaian Ari Stiven Rihi Heke, S.Sos dari Fraksi Partai NasDem yang meminta perhatian serius dari pemerintah terkait dampak perubahan iklim terhadap petani dan nelayan. Ia menyoroti kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk dan obat-obatan. Fraksi ini juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih, optimalisasi RS Pratama dan pemanfaatan aset transportasi di Kecamatan Raijua.
