Menia, 10 April 2026
Panitia Khusus (Pansus) DPRD menggelar rapat kerja pembahasan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sabu Raijua Tahun 2025 dan mengidentifikasi rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Laurens A. Ratu Wewo, S.Sos bersama Wakil Ketua Pansus, Debora Babo Higa, Sekretaris Pansus, Markus Tuka dengan Anggota Pansus, Hendrik Tudu, SH., Frans Djara Liwe dan Donserses Nara Lulu. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen, Pansus secara khusus menyoroti enam instansi yang hadir terutama pada item yang memiliki realisasi anggaran yang minim dan jauh dari target, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Transmigrasi, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kondisi serapan anggaran yang rendah tersebut dinilai berdampak langsung pada lambatnya pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat. Menindaklanjuti temuan faktual ini, Pansus DPRD akan memberikan rekomendasinya kepada Kepala Daerah untuk melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh dan serta berencana menjadwalkan menjadwalkan rapat kerja pada tingkat Komisi DPRD guna meminta klarifikasi langsung dari para Kepala OPD terkait kendala teknis maupun administratif yang menghambat eksekusi anggaran.
