Menia, 2 September 2026
Komisi 3 DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap program Konteks Multi-Bahasa Anak Didik (KOMBAD) yang diinisiasi Unit Bahasa dan Budaya Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) untuk sekolah-sekolah GMIT. Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi KOMBAD yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Tim KOMBAD memaparkan terkait metode dan tujuan program yang mendorong literasi pada anak usia dini melalui pendekatan bahasa lokal.
Dalam kegiatan tersebut, pihak KOMBAD, Prof. Dr. Barbara Dix Grimes, Ph.D., memaparkan bahwa hasil asesmen menunjukkan peningkatan perkembangan literasi anak dari waktu ke waktu. SD GMIT Depe disebut sebagai salah satu sekolah yang telah menerapkan program ini dengan baik, dengan alokasi waktu implementasi KOMBAD sebanyak 10 jam pelajaran. Program ini menerapkan kebijakan bahwa bahasa daerah dapat diadaptasi bagi anak maupun guru meskipun bukan berasal dari Sabu, dan untuk sementara difokuskan pada kelas 1–2 SD, dengan kesiapan untuk diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
Pdt. Yeri Hawu, S.Th., menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap program ini karena sejalan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Frengki Pali Ke, M.Pd., menggarisbawahi kebutuhan akan dukungan pengawasan terhadap program yang telah berjalan selama tiga tahun ini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi 3 DPRD, Donserses Nara Lulu dan Markus Tuka.
Ketua Komisi 3 DPRD, Laurens A. Ratu Wewo, S.Sos., menyampaikan bahwa fleksibilitas yang diberikan Kurikulum Merdeka memungkinkan pembelajaran kontekstual disesuaikan mulai dari bahasa ibu hingga bahasa nasional, sehingga dapat membantu anak berliterasi. “Kami menemukan ini sesuatu yang luar biasa,” ujar Laurens, seraya menegaskan bahwa DPRD akan mendorong kebijakan dan anggaran untuk keberlanjutan program KOMBAD. DPRD juga mengundang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (PKO) melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk membahas dukungan ruang fiskal bagi program tersebut. Laurens memaparkan bahwa DPRD telah melakukan rapat dengan sekolah-sekolah swasta untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pendistribusian guru, dorongan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan kelas, serta revitalisasi sekolah GMIT dari dana pusat.
Ke depan, DPRD akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar sekolah swasta turut mendapat perhatian. Laurens juga menyoroti bahwa banyak pemimpin daerah lahir dari pendidikan GMIT, sehingga program KOMBAD dinilai layak didukung sebagai metode pembelajaran literasi sekaligus upaya pelestarian bahasa ibu/bahasa daerah.
