Berita • Berita Utama

DPRD Sabu Raijua Dorong Dinas PUPR Percepat Pencairan KDP dan Pastikan Pekerjaan Fisik Tepat Waktu

Menia, 17 November 2026 

Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Sabu Raijua bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) digelar untuk mengevaluasi progres program kegiatan Tahun Anggaran 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Rae Edin Saputra Manoe Lado, ini juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari hasil reses, khususnya soal pembayaran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2025 dan kewajiban pihak ketiga kepada masyarakat. Turut hadir anggota DPRD Debora Babo Higa, Ferdinandes Ferry Djami, dan Markus Tuka, SH.

Pada rapat tersebut, Kepala Dinas PUPR, Amos Ndolu Eoh, SH, menyampaikan bahwa terdapat 8 paket KDP tahun 2025 yang belum diselesaikan sampai akhir tahun untuk TA. 2025. Dari jumlah itu, 4 paket sudah diajukan untuk dicairkan, yakni Pembangunan Jalan Kelabba Madja, Peningkatan Jalan Raekore-Deme, Pengawasan Jalan Paket 1 dan Paket 2. Sementara itu, 4 paket belum diajukan, yaitu Rehabilitasi Trotoar Jalan Simpang Empat–Simpang Tiga Kantor Pos, Pembangunan Reservoar Depe, Perencanaan IPLT, dan Pembangunan Rumah Tempat Tinggal. Dinas berkomitmen proaktif koordinasi agar paket-paket tersebut segera diajukan.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pencairan KDP berkaitan langsung dengan hak masyarakat yang belum dikembalikan oleh pihak ketiga. Menurutnya, masyarakat baru akan merasakan manfaatnya ketika uang mereka benar-benar kembali melalui pemenuhan hak-hak tersebut. Ia meminta dinas menyampaikan informasi setiap kali ada KDP yang diajukan, agar DPRD dapat mengumumkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dinas pun berkomitmen agar pengajuan dapat dilayani sehingga hak masyarakat segera terpenuhi.

Bidang Perumahan melaporkan bahwa terdapat program bedah rumah yang terdiri dari alokasi anggaran induk mencakup 18 unit di Sabu dan 5 unit di Raijua. Sementara, untuk anggaran perubahan mencakup 17 unit di Sabu dan 3 unit di Raijua. Dilaporkan bahwa adanya kendala pada pekerjaan biasanya meliputi pengangkutan material dan tenaga kerja sementara untuk unit rumah di Raijua ditargetkan segera diserahterimakan (PHO). Terkait usulan rumah layak huni, dinas menginfokan bahwa Pengusulan bantuan rumah layak huni atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS / bedah rumah) diajukan secara resmi melalui aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan tersebut dihimpun secara berjenjang dari tingkat desa sebelum diinput ke dalam sistem pusat oleh pemerintah daerah. Saat ini sudah ada 2.000 usulan yang diajukan ke pusat, sementara kuota yang direncanakan sekitar 1.000 unit per kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Debora Babo Higa mengangkat kebutuhan rumah layak huni di Desa Teriwu agar menjadi perhatian. 

Di bidang sumber daya air, dinas melaporkan sejumlah pekerjaan, yaitu Pembangunan Embung Daremedi di Desa Delo, Bronjong Perkuatan Tebing Sungai Loko di Tenihawu, Rehabilitasi Embung Luinyebu di Desa Tada, dan Rehabilitasi Embung Daihuli di Desa Raenyale. Dinas juga mengerjakan enam sumur gali, yakni masing-masing dua sumur di Desa Mehona, Molie, dan Tanajawa. Pada anggaran perubahan 2026 terdapat pengadaan pompa yang pemasangannya dijadwalkan minggu depan di Desa Deme. Selain itu, Debora Babo Higa menyoroti bronjong di belakang Gereja Ledemanu dan dekat SD Ledemanu yang terkikis banjir, dan meminta agar dianggarkan pada 2027. Dinas menjelaskan usulan itu akan diteruskan ke bidang terkait untuk disurvei, lalu diverifikasi. 

Kemudian, Dinas memaparkan progres belasan paket jalan pada anggaran perubahan 2026. Peningkatan Jalan Tanajawa–Lobohede sudah mencapai 51,5% dan Liemadira–Molie 39,84%. Crossway Waduwala mencapai 26,25%, sedangkan Simpang Kebila–Raenalulu 26,31%. Sejumlah paket masih di bawah 20%, di antaranya median Jalan Eltari 8,38%, Simpang Toka Ae–Due Nyabu 10,44%, Nadawawi–Raenyale 6,29%, dan Djamilau–Adamanu 8,85%. Sisa waktu kerja paket-paket tersebut berkisar 39 hingga 62 hari kerja. Markus Tuka, SH, mengingatkan bahwa pekerjaan di bawah 10% padahal separuh masa kontrak telah berlalu. Ia juga menyebut aspirasi jalan di Raijua selalu muncul setiap reses, dan berharap tahun depan ada ruas yang diprioritaskan. Dinas menanggapi bahwa dalam perencanaan akan ada penanganan dua ruas jalan di Kecamatan Raijua.

Ferdinandes Ferry Djami mengaku pesimis pekerjaan selesai tepat waktu, serta meminta kelayakan pekerjaan yang memakai pasir bercampur lumpur dikonfirmasi ulang. Ia juga meminta crossway di Pustu Raenalulu ditinjau karena kerap diperbaiki setelah hujan. Dinas akan menindaklanjuti persoalan pasir bercampur lumpur dan menggandeng tim teknis untuk menganalisis crossway tersebut. Ketua DPRD menegaskan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai kontrak dan regulasi.

Rapat tersebut menegaskan peran DPRD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah, di mana aspirasi hasil reses dibawa ke forum resmi dan dijawab dengan komitmen tindak lanjut. Melalui fungsi pengawasan, DPRD mengevaluasi progres pekerjaan fisik, menyoroti paket dengan capaian rendah, mempertanyakan mutu pekerjaan serta meminta data untuk pemantauan di lapangan.