Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak & Kewajiban
DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- Membentuk Perda bersama Bupati
- Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Bupati
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
- Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
- Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memimilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja.
Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.
